Berdasarkan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2019, Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.