Mau Cari Data Apa?

Organisasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perlrmusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang...

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang...

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang...

Direktorat Jenderal Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang...

Dataset Terbaru

Dataset ini berisi data Jumlah Kemantapan Jembatan pada Ruas Jalan Nasional di Indonesia yang mana jumlah jembatan Mantap adalah jembatan nasional dalam kondisi baik, sedang dan rusak ringan, sementara jembatan yang di katakan Tidak Mantap adalah jembatan nasional dalam kondisi rusak berat, kritis dan runtuh/putus.

Adapun penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini adalah sebagai berikut:

Dataset ini berisi data Jumlah Jembatan pada Ruas Jalan Nasional di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan banyaknya jembatan (unit) pada suatu provinsi yang merupakan prasarana penghubung antar dua jalan yang terpisah karena kondisi geografi di wilayah tersebut serta di informasikan pula kondisi fisik yang terdiri dari kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat, kritis dan runtuh/putus.

Adapun penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini adalah sebagai berikut:

Dataset ini berisi data Kondisi Permukaan Jalan Nasional di Indonesia. Kondisi suatu ruas jalan dapat dilihat berdasarkan nilai IRI (International Roughness Index). IRI merupakan besaran nilai ketidakrataan permukaan jalan, yang diperoleh dari panjang kumulatif turun naiknya permukaan per satuan panjang. Secara matematis, IRI adalah perbandingan antara kumulatif panjang jalan rusak/berlubang (dalam satuan m) terhadap panjang jalan total (dalam satuan km). Sehingga semakin besar nilai IRI (dalam satuan m/km), maka semakin buruk keadaan permukaan jalannya.

Dataset ini berisi data Tenaga Ahli Konstruksi di Indonesia. Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013 persyaratan khusus kualifikasi tenaga ahli adalah sebagai berikut: