Tab primer

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan perundang-undangan;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

License

License Not Specified

Akses Lainnya

Informasi di halaman ini juga tersedia dalam berbagai format

JSON RDF

via the DKAN API

Kinerja PDAM

Dataset ini berisi data Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia yang mencakup jumlah kondisi PDAM itu sendiri. Guna meningkatkan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, kondisi PDAM harus sehat sehingga mampu mengoperasikan SPAM secara efektif dan efisien melalui manajemen internal PDAM yang kuat. Evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat, dan sakit. Penilaian kinerja PDAM tersebut dilakukan dengan melibatkan empat aspek penilaian, yaitu keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

Indikator penilaian kinerja yang digunakan terdiri dari empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Masing-masing aspek dirinci ke dalam beberapa parameter dan selanjutnya hasil penilaiannya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Sehat, Kurang Sehat dan Sakit.

Adapun masing-masing aspek dalam indikator kinerja BPPSPAM terdiri dari:
1. Aspek Keuangan, dengan bobot 25%
2. Aspek Pelayanan, bobot 25%
3. Aspek Operasional, bobot 35%
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%

Penilaian kinerja PDAM dengan empat aspek tersebut menghasilkan nilai kinerja yang mengelompokkan PDAM ke dalam tiga kategori:
1. Sehat, dengan nilai > 2,8
2. Kurang Sehat, dengan nilai 2,2 - 2,8
3. Sakit, dengan nilai < 2,2

Adapun penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini adalah sebagai berikut:
Kd_Prov : menyatakan kode dari tiap provinsi sesuai penamaan BPS
Provinsi : menyatakan nama provinsi di Indonesia
Sehat : menyatakan jumlah PDAM tiap provinsi dalam kondisi kinerja yang Sehat
Kurang_Sehat : menyatakan jumlah PDAM tiap provinsi dalam kondisi kinerja yang Kurang Sehat
Sakit : menyatakan jumlah PDAM tiap provinsi dalam kondisi kinerja yang Sakit
Jumlah : menyatakan jumlah PDAM tiap provinsi dalam kondisi kinerja yang Sehat, Kurang Sehat dan Sakit

Data and Resources

FieldValue
Publisher
Modified
2022-12-30
Release Date
2022-11-28
Identifier
ea9f3a77-a620-44c9-b149-57c691609a92
License
License Not Specified
Author
Ay
Public Access Level
Public

© Hak Cipta 2020 Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat